PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA 2011
Indikator perekonomian Indonesia di akhir tahun 2010 memperlihatkan tanda-tanda positif. Cadangan devisa sudah mencapai angka sekitar 93 miliar dollar AS. Indeks saham BEI sudah mencapai angka di atas 3600. Rupiah cukup kuat bergerak di sekitar Rp 8900 -9100/USD. Ketiga hal di atas tersebut menguat disebabkan oleh aliran modal asing ke Indonesia yang sangat luar biasa, khususnya ke pasar modal dan pasar uang. Termasuk, naiknya harga-harga komoditas dasar di pasar global membuat perekonomian Indonesia semakin membaik. Di samping itu, gaya pemerintahan sekarang yang sangat pro pasar bebas, sehingga para investor asing merasa sangat nyaman berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu, dalam jangka pendek perekonomian Indonesia memiliki prospek yang sangat bagus, dan di tahun 2011 perekonomian Indonesia akan semakin membaik.
Untuk pembangunan ekonomi domestic, distribusi uang dari sektor perbankan ke sektor usaha sudah semakin membaik. Peran bank umum besar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin luar biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Saat ini mendapatkan modal usaha dari bank untuk usaha kecil menengah mungkin tidak sesulit zaman dulu. Sekarang bank semakin memahami kekuatan usaha kecil menengah dan memiliki motivasi yang sangat luar biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Artinya, perekonomian domestik dengan kekuatan usaha kecil, menengah, dan usaha non formal akan memperkuat fondasi perekonomian domestik Indonesia di sepanjang tahun 2011.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2011 saya perkirakan akan berada disekitar 5,8% – 6,2%. Rupiah akan berada di sekitar 8900/9400 per dollar Amerika Serikat. Dan saya sangat percaya di tahun 2011 perjalanan perekonomian Indonesia akan terlihat seperti di tahun 2010.
Untuk memperkecil risiko yang tidak diinginkan, perekonomian Indonesia harus selalu dikelola secara sangat berhati-hati. Sebab, dana-dana investasi yang masuk cukup besar ke pasar modal dan pasar uang tersebut berpotensi sebagai dana-dana spekulasi. Untuk itu, saatnya kita semua tidak terlalu terlenah oleh pujian-pujian dari berbagai lembaga internasional terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Kita semua harus selalu optimis dalam melihat masa depan ekonomi kita, tapi kita juga harus cerdas memahami realitas yang kita miliki saat ini. Di samping itu kita harus jujur atas keterbatasan energi listrik kita untuk mendorong terciptanya investasi di sektor riil. Saya sering berkeliling Indonesia, dan saya sering melihat listrik mati di jam-jam produktif bisnis. Persoalan infrastruktur sangat perlu di perhatikan. Hal yang paling sederhana adalah persoalan macet di jalan raya. Hampir semua kota-kota bisnis dan industri di Indonesia mengalami hambatan dalam distribusi produk dan jasa secara efektif, efisien, dan produktif. Dan semua ini disebabkan tidak terkelolanya jalan raya secara baik, sehingga macet di mana-mana dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah harus lebih fokus untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi domestik. Industri dalam negeri harus lebih dilindungi dan jangan dibiarkan menjadi korban dari industri murah China. Jangan terlalu terlenah dengan angka-angka ekonomi makro, tapi perhatikan sifat dari angka-angka ekonomi makro tersebut. Manfaatkan momentum positif perekonomian Indonesia di tahun 2011 untuk memperkuat fondasi sektor usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan energi. Manfaatkan potensi kreatifitas masyarakat Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik. Alam Indonesia yang luar biasa indah ini seharusnya mulai dikelola secara profesional untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Semoga perekonomian Indonesia selalu maju pesat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Komite Ekonomi Nasional dalam buku Prospek Ekonomi Indonesia 2011 menuturkan ada sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia di tahun depan.
Pertama, tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
Kedua, terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.
Ketiga, subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapat subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
Pertama, tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.
Kedua, terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.
Kesalahan dalam mengambil kebijakan, keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.
Ketiga, subsidi energi dan alokasi yang kurang efisisien. Selama ini, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dinikmati orang mampu (berpenghasilan tinggi). Terkait masalah ini, Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung mengatakan yang wajib mendapat subsidi ialah orang miskin, orang mampu sebaiknya tidak dapat subsidi.
Keempat, risiko inflasi terutama dipicu komponen makanan, pendidikan, dan ekspektasi inflasi. Inflasi Indonesia yang masih tinggi, menurut Chairul Tanjung, karena selama ini kita hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola demand (permintaan).
Padahal, lanjutnya, selain faktor demand, inflasi juga dipengaruhi faktor suplai atau tersedianya barang dan faktor distribusi yang harus diperhatikan.
Kelima, infrastrukstur dan interkoneksi (transportasi) yang kurang memadai.
Chairul menuturkan, tahun ini Indonesia menjual mobil sebanyak 760 ribu. Jika dalam lima tahun ke depan tidak ada penambahan jalan secara signifikan khususnya di Jakarta, akan terjadi kemacetan. Begitu pula, dengan airport dan pelabuhan.
Keenam, peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan, dan pelatihan serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik yang menjadi penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi produk (utamanya yang padat karya), menghambat investasi dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Masalah daya saing Indonesia masih tertinggal dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa.
Ketujuh, daya serap atau belanja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum optimal.
Kedelapan, risiko yang berkenaan dengan kondisi politik dan hukum yang terjadi. Hingga kini, kinerja DPR dalam menyelesaikan legislasi, pembuatan undang-undang (UU), termasuk UU yang berkaitan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi masih jauh dari harapan.
Kesembilan, risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis keuangan yang datang secara mendadak. Semestinya, risiko ini sudah dapat diatasi dengan baik mengingat kita telah belajar dari pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini.
Kesepuluh, tantangan risiko global, seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.
Kesebelas, Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS), bukan G20. Hubungan saling membutuhkan, "Benci tapi rindu" AS-China, yang harus mencari penyelesaian secara kooperatif. Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa.
http://djajendra-motivator.com/?p=2408
WWW.Bogor.net
